Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso meminta Pasukan Pengamanan Presiden (Paspapres) lebih memperketat pengamanan Presiden SBY dan Wapres Jusuf Kalla dalam berkampanye. Paspampres sendiri menyatakan telah mempersiapkan segala sesuatu dalam mengantisipasi kondisi terburuk.

"Kita tentunya berupaya untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang terburuk, yang mungkin terjadi pada saat kampanye. Dan yang terpenting adalah kita telah melatih prajurit untuk siap melakukan antisipasi apabila kejadian buruk itu muncul, hal yang tidak kita harapkan muncul," kata Komandan Paspamres, Brigjen TNI Marciano Norman.

Hal itu disampaikan dia di sela-sela kunjungan Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso di Markas Komando Paspapres Jl Tanah Abang II, Jakarta Pusat, Senin (16/3/2009).

Marciano menjelaskan, guna mengantisipasi kondisi terburuk tersebut, makanya setiap prajurit yang tergabung dalam pengamanan Presiden, Wapres serta keluarganya itu secara teknis latihannya ditingkatkan, termasuk peningkatan dalam membawa peralatan. Dalam pengamanan kampanye Presiden dan Wapres dalam Pemilu kali ini, Paspampres juga telah mengundang Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) agar dalam pengamanan prajuritnya mengetahui dan memahami batasan yang bisa dilakukan atau tidak.

Marciano juga mengatakan, prosedur pengamanan kampanye Presiden dan Wapres di daerah sama dengan mengedepankan dukungan pengamanan protokoler dan pengamanan medis. "Itu semuanya melekat, sehingga kami berupaya untuk tampil dalam pengamanan pemilu sebaik mungkin," ujarnya.

Ditambahkan Marciano, pengamanan yang diperkatat kepada Presiden, Wapres dan keluarganya ini akan dilakukan selama kampanye pemilu legislatif, hingga pemilihan presiden langsung, termasuk penghitungan suara dan saat hasil pemilu diumumkan. Dia juga berharap, anggapan ketidaknetralan TNI, karena  kehadiran Paspampres disuatu tempat kampanye harus dihindarkan.

"Itu yang kita hindari. Jangan karena kekonyolan kita, nanti obyek yang mendapatkan teguran. Jadi, tidak boleh Paspampres melakukan pelanggaran dalam kampanye pemilu, harus benar dan tidak boleh salah," tegasnya.

Sumber : detiknews.com