MoU antara TNI dengan KPU sudah hampir jadi. TNI bersedia membantu pengiriman logistik pemilu hanya ke tempat-tempat yang terpencil dan dalam situasi darurat atau rawan. Daerah itu yakni Aceh dan Papua.

"Kalau itu memang terpencil dan darurat kita setuju. Tetapi kalau misalnya dia minta bantuan di Bogor, kan nggak mungkin," kata Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso.

Hal itu disampaikan Djoko usai acara pengarahan pedoman netralitas TNI dalam pemilu di Markas Komando Pertahanan Udara Nasional Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Rabu (18/3/2009).

Djoko mengatakan, pengiriman logistik ini sudah dikontrakkan oleh KPU kepada kontraktor-kontraktor swasta. Maka TNI akan membantu dalam situasi kedaruratan, misalnya untuk wilayah-wilayah terpencil yang tidak tersedia angkutan.

"Kita tidak ingin jadi sub kontraktor. Angkutan dari pusat ke kabupaten dan kota semuanya bisa dilakukan oleh KPU. Dari kabupaten menuju kecamatan dan desa-desa ada wilayah-wilayah yang perlu bantuan TNI. Misalkan seperti di Papua itu yang kita siapkan," jelasnya.

Sama seperti Papua, TNI juga akan membantu logistik di Aceh. Kepolisian mengklasifikasikan bahwa TPS di Aceh rawan dan TNI hanya menyesuaikan saja. Keseluruhan personel TNI untuk membantu polisi direncanakan 26.000.

"Kita harus teliti (MoU dengan KPU). Jangan sampai ada akal-akalan dan dipersepsikan TNI tidak benar," imbuhnya.

Sumber : detiknews.com