Surat penjaringan capres Partai Golkar yang tidak ditandatangani oleh Ketua Umum Jusuf Kalla menuai kecurigaan. Pasalnya, surat yang berisi permintaan pengurus daerah untuk mengusulkan nama capres/cawapres dalam salah satu poinnya mengindikasikan untuk menutup peluang JK kembali bersanding dengan SBY.

"Ada kecurigaan di balik itu. Artinya ada perselingkuhan dalam tubuh Partai Golkar," ujar pengamat politik Universitas Indonesia (UI) Arbi Sanit kepada detikcom, Rabu (18/2/2009).

Surat penjaringan capres Partai Golkar yang dikirimkan ke 33 DPD I dan 465 DPD II ini, tertera tulisan 'Nama calon yang diusulkan DPD Provinsi, kab/kota sebanyak-banyaknya 7 orang tokoh kader terbaik Partai Golkar'. Arbi mengatakan hal itu mengindikasikan ada manuver dari dalam tubuh Partai Golkar yang tidak menghendaki JK untuk berduet kembali dengan SBY.

"Pernyataan 7 nama dalam surat itu sudah menutup peluang capres non Golkar, salah satunya SBY," kata Arbi.

Arbi menyarankan Jusuf Kalla untuk mengumpulkan dukungan dari daerah untuk dapat bermanuver menandingi orang-orang dalam tubuh Partai Golkar yang terlihat anti pada ketua umumnya.

"Masih ada beberapa bulan sebelum pemilihan presiden untuk JK bermanuver. Caranya dengan mengumpulkan kekuatan pendukung dari DPD atau DPC," imbuhnya.

Mengenai surat penjaringan calon presiden yang tidak ditandatangani Jusuf Kalla (JK), Arbi menilai ada sinyalemen kudeta terhadap Ketua Umum Partai Golkar yang sedang berlangsung.

"Jika surat tidak ditandatangani ketua umum, berarti kepentingan JK sudah disingkirkan," jelasnya.
 

Sumber : detiknews.com