Citra Publik Indonesia (CPI) menegaskan tidak akan mencabut iklan 'misterius' yang berisi kritikan terhadap pemerintahan SBY. Hal ini ditanggapi oleh para pendukung SBY yang tergabung dalam Jaringan Nusantara dengan cara melapor pada Bawaslu.

"Kalau nggak mau narik pasti kita akan ke Bawaslu. Minggu ini akan kita tuntaskan semua," ujar Ketua DPP Bidang Ekonomi Jaringan Nusantara Jacobus E Kurniawan kepada detikcom, Rabu (18/2/2009).

Selain Bawaslu, Jacobus juga berencana melakukan konsultasi ke KPU, Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada unsur-unsur pelanggaran pidana dalam iklan yang ditayangkan di beberapa stasiun televisi tersebut.

"Kami juga nggak mau gegabah. Kita mau tanya dulu, kalau memang ada unsur-unsur yang memenuhi pelanggaran akan kita tindak lanjuti," jelasnya.

Namun Jacobus belum berencana untuk menemui CPI terkait hal ini. Menurut dia, setelah CPI mengakui sebagai pembuat iklan, langkah selanjutnya adalah proses hukum.

"Soal ketemu-ketemu begitu gampanglah," pungkasnya.

Seperti diberitakan, muncul iklan 'politik' misterius yang tayang di 3 stasiun TV swasta. Iklan berdurasi 34 detik ini ber-tagline "Katakan Tidak Pada Pemimpin Yang Tidak Penuhi Janji".

Melihat iklan tersebut, kubu SBY yang merasa tersentil pun geram dan akan mengadukan Citra Publik Indonesia yang belakangan diketahui sebagai penanggung jawab kepada Bawaslu. Citra Publik Indonesia pun telah mengaku sebagai konsultan komunikasi politik PDIP.
 

Sumber : detiknews.com