Membangun kehidupan rakyat, masyarakat, bangsa dan negara yang berkeadilan dan bersatu dalam suatu kesatuan makna dan napas perjuangan dengan menjunjung tinggi supremasi hukum.

Misi

Mewujudkan masyarakat kewargaan (civil society) yang berkeadilan, bersatu, dan berkesejahteraan, mewujudkan pemerintahaan yang kuat, efektif, efisien, bersih, taat dan berwibawa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta mampu bersaing dan dihormati dalam pergaulan dunia.

Sejarah Kelahiran PKPI

Pada tahun 1998,  masa reformasi justru ditandai dengan krisis multi dimensi. Kondisi dalam negeri Indonesia dalam keadaan tidak menentu, masyarakat dilanda ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan negara. Perekonomian yang terpuruk, kriminalitas yang tinggi,  dan korupsi yang merajalela telah membuat rakyat semakin menderita. Semua itu seakan sambung menyambung melemahkan sendi-sendi persatuan dan kesatuan bangsa. Nasionalisme memudar, disintegrasi muncul di berbagai pelosok negeri. Keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia mulai terancam.

Kondisi Indonesia yang memprihatinkan tersebut telah mendesak sekelompok putra-putra bangsa untuk bertindak,  meluruskan  dan memperjuangkan terwujudnya cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 berdasarkan Pancasila, yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.  Kemudian mereka berkumpul, berdiskusi dan bertukar pikiran untuk menentukan langkah dan solusi yang tepat. Setelah melalui proses yang cukup panjang, akhirnya mereka sepakat membentuk suatu gerakan moral yang dinamakan Gerakan Keadilan dan Persatuan Bangsa (GKPB).

Maka pada pertengahan tahun 1998 GKPB resmi didirikan. Gerakan ini dimotori oleh mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Try Sutrisno, Tatto S. Pradjamanggala, Siswono Yudhohusodo, Sarwono Kusumaatmaja, Hayono Isman, Udju S. Dinata dan David Napitupulu. Kemudian GKPB disosialisasikan dan disebarluaskan ke seluruh penjuru tanah air. Dalam waktu yang relatif singkat GKPB telah tersebar dan dideklarasikan di sebagian besar wilayah Tanah Air Indonesia.

Dalam perjalanan selanjutnya, sesuai perkembangan politik tanah air yang membuka peluang berdirinya banyak partai politik (multi partai), sebagian dari para penggagas GKPB yaitu Try Sutrisno, Edi Sudradjat, Tatto S. Pradjamanggala dan Hayono Isman menganggap perlu membentuk suatu partai politik untuk menajamkan  perjuangan GKPB dalam  berpartisipasi menentukan arah kebijakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dengan mengikuti pemilihan umum 1999 yang saat itu akan segera digelar. Sementara pendiri GKPB  yang lain yaitu Siswono Yudhohusodo, David Navitupulu dan Sarwono Kusumaatmadja  melanjutkan perjuangan melalui GKPB, dengan tetap memberikan dukungan terhadap partai politik yang akan dibentuk.

Langkah berikutnya adalah menyusun Panitia Pembentukan Partai Politik yang diumumkan pada tanggal 15 Desember 1998 di Gedung Jakarta Design Center dengan ketua  Edi Sudradjat dan Sekretaris Tatto S. Pradjamanggala. Sebulan kemudian, diselenggarakan Deklarasi Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) pada tanggal 15 Januari 1999 di Gedung Manggala Wanabhakti, Jakarta. PKP INDONESIA dipimpin oleh Ketua Umum Edi Sudradjat dan Sekretaris Jenderal Hayono Isman, dibantu Tatto S. Pradjamanggala, Suryadi, Meutia Hatta Swasono, Anton J. Supit, John Pieris, Sutradara Gintings, serta Udju S. Dinata.

Dengan demikian PKP lahir untuk menjawab kebutuhan masyarakat, dengan visi dan misi yang jelas, dan dengan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara.  PKP adalah wadah untuk melanjutkan cita-cita perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.